Analisis Dinasti politik terhadap demokrasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - 

International Foundation for Elections Systems (IFES) menggandeng Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei nasional mengenai Persepsi Masyarakat Indonesia Menjelang Pemilu Legislatif 2014.

Satu diantara hasil survei tersebut menyebutkan masyarakat tidak menghendaki adanya politik dinasti. Belakangan, marak politisi yang berasal dari satu keluarga atau yang memiliki hubungan keluarga.

"Survei yang kami lakukan menyatakan 46 persen responden menilai politik dinasti berdampak negatif," kata Rakesh Sharma, Direktur Riset IFES di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa (11/2/2014).

Rakesh mengatakan, responden menyatakan politik dinasti membuat demokrasi tidak demokratis. Selain itu responden juga menilai politik dinasti lebih mementingkan keluarga atau individu dibanding masyarakat.

"Masyarakat juga menilai politik dinasti mendorong praktek korupsi, kolusi dan nepotisme," tuturnya.

Survei tersebut melibatkan 1.890 responden yang merupakan pemilih di Indonesia sudah berusia diatas 17 tahun atau telah menikah. Survei tersebut dilakukan di 33 provinsi seluruh Indonesia pada 17-30 Desember 2013.

"Untuk margin error survei tersebut adalah +- 2,3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen," katanya.

Analisis: Politik dinasti sudah sangat menjamur di Indonesia, hal ini salah satunya disebabkan karena otonomi daerah yang tidak terkontrol, otonomi daerah harusnya bisa menjadi solusi untuk memajukan daerah, namun karena kecerdasan politik masyarakat yang kurang serta taraf hidup yang rendah mengakibatkan masyarakat menerima money politic , kecerdasan yang kurang inilah mengakibatkan dinasti politik bisa menjamur, dinasti politik umumnya terjadi di daerah daerah yang masih tertinggal, para warganya tidak mementingkan urusan politik, jadi mereka menganggap memilih pemimpin manapun sama saja asalkan perut mereka terisi, pendapat inilah yang mengakibatkan money politic berjalan lancar sehingga kekuasaan dinasti bisa berjalan. Dinasti politik juga merembet kesegala aspek birokrasi, segala lini kehidupan suatu daerah yang terkena dinasti politik biasanya sudah diatur di tanagan pemilik kuasa, hal seperti ini sangat berbahaya karena kurangnya pengawasan hampir semua proyek daerah dipegang krabat, teman dan kroni dari pemimpin daerah yang sudah membentuk dinasti, mereka berani karena tidak ada yang melakukan pengawasan, hal ini tetu saja merusak citra demokrasi untuk melahirkan pemimpin yang dipilih oleh rakyat.